Malaysia Menolak Utang Judi sebagai Alasan untuk Kebangkrutan

Dalam sebuah keputusan signifikan, Pengadilan Tinggi Ipoh di Malaysia menegaskan bahwa utang yang berasal dari aktivitas perjudian tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan kebangkrutan. Keputusan ini merujuk pada preseden dari Mahkamah Persekutuan dalam kasus Datuk Ting Ching Lee. Hakim Moses Susayan memutuskan untuk membatalkan status bangkrut Lee Fook Khuen, seorang pengusaha berusia 75 tahun, yang sebelumnya dinyatakan bangkrut karena gagal melunasi utang sebesar S$5,930 juta kepada Resorts World Sentosa Pte Ltd, yang diakui Pengadilan Tinggi Singapura pada 2018. Lee diberikan fasilitas kredit hingga S$10 juta untuk berjudi tetapi tidak mampu membayarnya.

Kedudukan Hukum Utang Perjudian

Menurut Hakim Moses, dalam perundangan Malaysia, utang yang terkait dengan perjudian dianggap sebagai utang kehormatan tanpa ada kewajiban hukum untuk melunasinya. Meskipun utang tersebut mungkin dianggap sah di negara lain, menurut Undang-Undang Hukum Sipil 1956 di Malaysia, hal itu bertentangan dengan kebijakan publik.

Pandangan Hukum Malaysia

Undang-Undang Kontrak 1956 menyatakan bahwa semua kesepakatan terkait perjudian atau taruhan dianggap tidak sah. Pasal ini juga melarang menuntut pembayaran taruhan di pengadilan. Dengan demikian, hakim menyatakan bahwa pengadilan bisa menolak untuk menegakkan utang yang berasal dari transaksi yang tidak sah atau kontrak perjudian yang batal demi hukum karena melanggar kebijakan publik.

Tambahan pula, Hakim Moses menegaskan pengadilan kebangkrutan memiliki kewenangan untuk menilai esensi utang, meskipun utang tersebut telah diakui menurut Undang-Undang Pelaksanaan Penilaian Timbal Balik. Pembatasan penegakan utang perjudian dan kebangkrutan menghapus jalur hukum biasa, dan pengadilan tidak boleh diam-diam mengesahkan utang melalui kontrak yang batal secara hukum di Malaysia. Keputusan ini mempertegas posisi Malaysia yang menolak mengakui utang perjudian sebagai alasan kebangkrutan yang sah dan menyatakan bahwa utang semacam itu tidak dapat ditegakkan di jalur hukum negara ini.